KABARJAWA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bergerak cepat. Lembaga negara ini menyiapkan rekomendasi strategis demi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan adil, merata, dan berpihak pada rakyat.

KPPU menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan publik agar tak menyimpang dari prinsip kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pemberdayaan UMKM dan pengawasan terhadap potensi monopoli di lapangan.

KPPU mengawali pengawasan dengan mengerahkan seluruh Kantor Wilayah-nya di berbagai daerah. Tak hanya itu, Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, turut terjun langsung ke lapangan.

Pada Sabtu (26/7), Ifan – sapaan akrabnya – melakukan pemeriksaan lapangan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandar Lampung. Langkah ini menandai keseriusan KPPU dalam memastikan program tidak hanya terlaksana, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Tantangan Struktural dalam Program Gizi Nasional

Program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menyasar pelajar dan ibu hamil, termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Meski strategis, pelaksanaan program ini menyimpan persoalan. KPPU mencermati adanya tantangan struktural mulai dari proses kemitraan yang tidak transparan hingga distribusi makanan yang belum optimal.

BGN memang membuka pendaftaran mitra pelaksana secara daring. Yayasan yang berminat wajib menyetor dokumen legal, laporan keuangan, serta titik lokasi dapur.

Tim dari BGN Pusat bertugas memverifikasi dokumen dan kesiapan infrastruktur di lapangan. Namun, KPPU mempertanyakan integritas proses tersebut. Ifan menyoroti lemahnya standar teknis dalam proses verifikasi.

“Kami mempertanyakan kemampuan tim verifikasi dalam menilai kelayakan mitra. Saat ini belum ada acuan teknis yang memadai,” tegas Ifan.

KPPU kemudian menyarankan pembentukan tim ahli verifikasi dengan kompetensi legal, dapur, dan logistik yang terukur. Selain itu, KPPU mengusulkan pembuatan checklist verifikasi yang baku dan transparan demi memastikan kualitas sebelum operasional dimulai.

Dalam pelaksanaan, BGN memberi keleluasaan kepada mitra untuk menentukan pemasok bahan makanan dan peralatan. Mitra dapat membeli atau menyewa peralatan yang nantinya diganti oleh BGN.

Namun, tetap ada standar nasional yang harus dipenuhi. Yayasan pun wajib melibatkan masyarakat sekitar minimal 30% dari tenaga kerja dengan upah sesuai UMR.

KPPU menekankan pentingnya perjanjian kemitraan yang adil dan jelas. Ifan meminta BGN menyusun perjanjian komprehensif berisi hak-kewajiban, transparansi, akuntabilitas, insentif, serta sanksi tegas bagi pelanggaran. Tujuannya jelas: mencegah penyelewengan dan memastikan partisipasi masyarakat lokal secara merata.

KPPU Siapkan Rekomendasi Strategis

KPPU mencatat sejumlah temuan krusial di Provinsi Lampung. Dari kebutuhan sebanyak 57 dapur SPPG untuk melayani 217.595 siswa, hanya 12 dapur yang aktif beroperasi. Bahkan, dua kabupaten, yaitu Lampung Barat dan Pesisir Barat, belum memiliki dapur SPPG sama sekali.

Lebih ironis lagi, KPPU menemukan keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen kuliner serta keterlambatan pelatihan SPPG.

Akibatnya, banyak dapur tidak siap beroperasi atau hanya mampu menjangkau wilayah dengan radius 2 km dari titik dapur, padahal seharusnya bisa mencapai hingga 7 km.

Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam layanan dan membuka celah terjadinya ketidakadilan partisipasi bagi pelaku lokal seperti petani, nelayan, dan UMKM.

“Kami mendapati adanya pemasok tetap yang ditunjuk Yayasan tanpa kontrak jelas. Ini rawan konflik kepentingan dan bisa membuka pintu bagi monopoli,” ujar Ifan.

Rekomendasi Konkret KPPU

Untuk memastikan program MBG berjalan transparan dan bebas dari praktik antipersaingan, KPPU menyusun lima rekomendasi utama.

1. Pembentukan Tim Verifikasi Independen dengan keahlian di bidang legal, dapur, dan logistik.
2. Pengadaan Terbuka dan Transparan untuk alat dan bahan baku, melalui sistem pelaporan terintegrasi.
3. Evaluasi Berkala dan Audit Kinerja terhadap Yayasan oleh BGN dan auditor independen.
4. Pemetaan Wilayah Prioritas, terutama daerah yang belum tersentuh mitra BGN.
5. Penguatan Regulasi dan Sanksi, untuk penyelenggara yang melanggar prinsip akuntabilitas.

KPPU tidak akan berhenti di Lampung. Lembaga ini akan melanjutkan pemantauan di wilayah lain melalui jaringan Kantor Wilayah. Fokus pemantauan mencakup proses verifikasi, keterlibatan pelaku usaha lokal, dan pengendalian harga bahan baku.

KPPU ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara, dan bahwa program MBG tidak berubah menjadi ladang monopoli kelompok besar.

Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran. Keberhasilan itu bergantung pada kemitraan yang adil, pengawasan ketat, dan keberpihakan nyata terhadap UMKM dan masyarakat rentan.

KPPU akan terus menjaga ekosistem persaingan yang sehat, sekaligus menjamin program MBG menjadi instrumen nyata peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. (ef linangkung)