MediaBantenCyber.co.id (MBC), Jakarta — Bea Cukai Watch (BCW) resmi dibentuk sebagai forum pengawasan publik di sektor kepabeanan dan cukai, dengan Jimmy Endey dipercaya sebagai Presidium/Koordinator. Forum masyarakat sipil ini akan berfokus pada kajian, pemantauan, dan pengawasan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepabeanan.

Pembentukan BCW disepakati pada Rabu, 19 Agustus 2026, oleh Teguh Eko Wiyono, Anrico Pasaribu, Dar Edi Yoga, Achmad Rizal, Jimmy Endey, Budi Utomo, Rinto Hartoyo Agus, dan Antonius Bramantyo.

Para pendiri menilai kehadiran forum pengawasan publik diperlukan karena sektor kepabeanan dan cukai memiliki peran strategis dalam menjaga penerimaan negara, mengawasi arus ekspor-impor, melindungi industri dalam negeri, mendukung dunia usaha, serta mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Jimmy Endey: BCW Bukan Pengganti Pemerintah

Jimmy Endey menegaskan BCW tidak dibentuk untuk mengambil alih fungsi pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Menurutnya, BCW akan menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan melalui kajian, pemantauan, kritik konstruktif, dan advokasi kebijakan secara independen.

“BCW ingin menjadi mitra kritis dan independen. Ketika kinerja Bea Cukai baik dan berhasil melindungi kepentingan negara, tentu harus kita apresiasi. Tetapi ketika ada kebijakan atau penegakan aturan yang perlu dikritisi, masyarakat juga harus memiliki ruang untuk melakukan pengawasan secara objektif dan berbasis data,” ujar Jimmy.

Ia mengatakan pengawasan publik diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan kepabeanan berjalan sesuai aturan sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Fokus pada Kajian dan Pengaduan Masyarakat

Dalam menjalankan kegiatannya, BCW akan melakukan penelitian dan kajian terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai, menerima serta menelaah pengaduan masyarakat, menyelenggarakan diskusi publik, melakukan advokasi kebijakan, serta menyampaikan rekomendasi kepada kementerian, lembaga, maupun aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian BCW meliputi penyelundupan, ekspor-impor, peredaran barang ilegal, tata kelola barang hasil penindakan, pelayanan kepabeanan, penerimaan negara, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Para pendiri menegaskan bahwa setiap kajian dan pernyataan BCW harus didasarkan pada fakta, data, regulasi, dan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BCW juga akan menjunjung asas praduga tak bersalah dengan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang menjadi objek kajian.

“Pengawasan tidak boleh berubah menjadi penghakiman. BCW harus mampu membedakan antara fakta, dugaan, dan kesimpulan hukum. Itu yang akan menjadi salah satu prinsip kerja kami,” demikian kesepakatan para pendiri.

Soroti Persoalan Penyelundupan

Pembentukan BCW berlangsung di tengah perhatian publik terhadap persoalan penyelundupan, termasuk penyelundupan emas.

Pada hari yang sama, pemberitaan media nasional mengungkap bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menggagalkan puluhan kasus penyelundupan emas sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

BCW menilai fenomena tersebut perlu dikaji tidak hanya dari sisi keberhasilan penindakan, tetapi juga dari pola penyelundupan, efektivitas pengawasan jalur keluar-masuk barang, konsistensi penegakan hukum, asal-usul barang, hingga potensi penerimaan negara yang dapat diselamatkan.

Menurut BCW, keberhasilan aparat menggagalkan penyelundupan patut diapresiasi. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penindakan tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Siapkan Struktur dan Program Kerja

Setelah pembentukan, Presidium bersama para pendiri akan menyusun struktur organisasi, perangkat kelembagaan, program kerja, serta ketentuan internal BCW.

Forum tersebut juga akan membuka komunikasi dengan akademisi, praktisi hukum dan kepabeanan, pelaku usaha, media, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam waktu dekat, BCW akan menyiapkan sejumlah kajian mengenai persoalan aktual di sektor kepabeanan dan cukai sebagai kontribusi masyarakat dalam memperkuat tata kelola serta kepastian hukum.

Para pendiri menegaskan BCW akan menjaga independensi dan tidak menjadi alat kepentingan politik, bisnis, maupun kepentingan pribadi pihak tertentu.

Jimmy mengatakan tujuan akhir BCW adalah memastikan kepentingan negara dan penerimaan negara terlindungi, penegakan hukum berjalan, sekaligus hak masyarakat dan kepastian hukum tetap terjaga.

“Tujuan akhirnya sederhana: kepentingan negara harus terlindungi, penerimaan negara harus dijaga, penegakan hukum harus berjalan, tetapi hak masyarakat dan kepastian hukum juga tidak boleh diabaikan,” tutup Jimmy. (*)