MediaBantenCyber.co.id – (MBC) Nasional,Di tengah upaya peningkatan standar keselamatan dan profesionalisme pengemudi, perusahaan taksi listrik Green SM tengah menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari sejumlah driver terkait kebijakan baru yang mewajibkan peningkatan SIM A menjadi SIM A Umum. Kebijakan tersebut disebut membebankan biaya sebesar Rp1 juta kepada setiap pengemudi, yang pembayarannya dilakukan melalui skema pemotongan pendapatan kerja secara bertahap.

Informasi ini disampaikan oleh seorang driver Green SM berinisial SB, yang meminta identitas lengkapnya dirahasiakan demi alasan keamanan dan kenyamanan kerja. Menurut SB, kebijakan tersebut mulai disosialisasikan setelah perusahaan menggelar pelatihan keselamatan berkendara selama tiga hari yang bekerja sama dengan Korlantas Polri di kawasan Alam Sutera.

“Setelah pelatihan selesai, kami mendapat informasi mengenai kewajiban pembuatan SIM A Umum. Yang menjadi keberatan teman-teman driver adalah biaya yang harus ditanggung sendiri sebesar Rp1 juta. Sejak awal bergabung, kami tidak pernah mendapatkan penjelasan bahwa nantinya akan ada kewajiban seperti ini,” ujar SB kepada media.

SB menjelaskan, perusahaan menerapkan sistem pembayaran melalui pemotongan pendapatan sebesar Rp5.000 untuk setiap perjalanan hingga mencapai 200 trip. Meskipun nominal potongan per perjalanan terlihat kecil, menurutnya kebijakan tersebut tetap berdampak terhadap penghasilan harian para pengemudi yang sebagian besar mengandalkan pendapatan dari jumlah perjalanan yang mereka selesaikan setiap hari.

Lebih lanjut, SB mengungkapkan bahwa sebagian driver merasa berada dalam posisi yang sulit. Mereka membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun di sisi lain merasa tidak memiliki banyak pilihan ketika dihadapkan pada kebijakan yang dianggap memberatkan. Kekhawatiran kehilangan pekerjaan membuat sebagian pengemudi memilih mengikuti aturan tersebut meskipun menyimpan keberatan.

“Teman-teman sebenarnya mendukung peningkatan kompetensi dan legalitas pengemudi. Kalau memang SIM A Umum menjadi kebutuhan operasional perusahaan, kami berharap ada subsidi atau bahkan pembiayaan penuh dari perusahaan. Jangan seluruh beban dialihkan kepada driver,” kata SB.

Selain persoalan biaya, menurut SB, para driver juga mempertanyakan transparansi mengenai rincian anggaran yang menyebabkan biaya program tersebut mencapai Rp1 juta per orang. Hingga saat ini, sejumlah pengemudi mengaku belum memperoleh penjelasan detail terkait komponen biaya yang dibebankan kepada mereka.

Kondisi tersebut mulai memunculkan keresahan di kalangan pengemudi. Beberapa driver, lanjut SB, berharap perusahaan membuka ruang dialog yang lebih luas agar aspirasi mereka dapat didengar. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan membantu mencegah kesalahpahaman dan menjaga hubungan baik antara manajemen dengan para pengemudi sebagai ujung tombak pelayanan perusahaan.

Di sisi lain, kebijakan ini menjadi ujian bagi Green SM dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan standar profesionalisme dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja. Sebagai perusahaan transportasi berbasis kendaraan listrik yang terus berkembang, langkah perusahaan dalam merespons aspirasi para driver akan menjadi perhatian publik.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Green SM terkait keluhan yang disampaikan sejumlah driver mengenai kewajiban SIM A Umum dan pembebanan biaya tersebut. Para pengemudi berharap perusahaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka serta mencari solusi yang tidak memberatkan para pekerja di lapangan.

Sumber: Keterangan driver Green SM berinisial SB yang meminta identitas lengkapnya tidak dipublikasikan. (Uput/Nadi)