KABAR JAWA – Gelombang protes di jantung ibu kota belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

Setelah serangkaian aksi massa yang dimotori berbagai elemen masyarakat, kini giliran Aliansi Perempuan Indonesia yang mengumumkan rencana untuk menggeruduk Gedung DPR RI pada Rabu, 3 September 2025.

Gelombang aksi unjuk rasa yang melanda Jakarta sejak akhir Agustus 2025 terus berlanjut. Setelah mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online turun ke jalan, kini giliran Aliansi Perempuan Indonesia yang menegaskan sikap politiknya.

Mereka mengumumkan akan menggelar demonstrasi besar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu, 3 September 2025, dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 300 orang.

Fokus Tuntutan: Hentikan Kekerasan Negara

Mutiara Ika, perwakilan dari organisasi Perempuan Mahardhika yang tergabung dalam aliansi, menegaskan bahwa tujuan utama aksi ini adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan tindakan represif aparat.

“Kami menuntut pemerintah menarik mundur pasukan TNI dan Polri serta menghentikan kekerasan negara terhadap warga yang berdemonstrasi,” ujarnya dalam pesan tertulis pada Selasa, 2 September 2025.

Aliansi juga mengkritik keras langkah aparat yang melakukan patroli hingga ke kampus dan permukiman warga sejak 25 Agustus.

Bahkan, pada Senin, 1 September, polisi melepaskan gas air mata ke area Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung. Menurut Ika, tindakan tersebut mencederai prinsip demokrasi dan harus segera diakhiri.

Jadwal dan Bentuk Aksi

Poster resmi yang disebarkan oleh aliansi menampilkan latar hitam dengan ornamen merah muda, berisi ajakan untuk berkumpul pada pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPR. Slogan yang disorot berbunyi tegas: “Prabowo hentikan kekerasan negara sekarang juga.”

Selain menolak tindakan represif aparat, para perempuan juga membawa agenda lain, yaitu mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara untuk kepentingan elite politik, menolak pelabelan aksi rakyat sebagai makar maupun terorisme, serta meminta perlindungan bagi para demonstran yang ditangkap.

Mereka menekankan bahwa akar dari gelombang protes ini adalah masalah struktural seperti kemiskinan dan ketiadaan lapangan kerja yang belum mendapat jawaban dari pemerintah.

Rencana yang Sempat Ditunda

Sebelumnya, aksi ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada 1 September 2025. Namun, Aliansi Perempuan Indonesia memutuskan menunda karena situasi keamanan dinilai belum kondusif.

Meskipun demikian, pada hari yang sama mereka tetap menyampaikan sikap politik secara terbuka kepada publik.

Kilas Balik Gelombang Demonstrasi 2025

Aksi protes di ibu kota bermula pada 25 Agustus 2025, ketika massa berkumpul di depan Gedung DPR menolak besarnya tunjangan anggota dewan yang mencapai Rp 100 juta per bulan.

Aksi kemudian berlanjut pada 28 Agustus oleh kelompok buruh yang membawa enam tuntutan utama, mulai dari penolakan sistem outsourcing, penghentian pemutusan hubungan kerja, hingga percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.

Meskipun unjuk rasa buruh berjalan damai dan selesai pada siang hari, situasi berubah ketika massa mahasiswa dan pelajar ikut bergabung. Tuntutan mereka lebih radikal, yakni meminta pembubaran DPR sekaligus pencabutan fasilitas mewah yang dinilai membebani keuangan negara.

Kericuhan tak terhindarkan. Puncaknya terjadi saat kendaraan taktis Brimob melindas seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat.

Tragedi ini menyulut kemarahan publik. Ribuan pengemudi daring kemudian mengepung Markas Komando Brimob di Kwitang, dan aksi solidaritas meluas ke berbagai kota, termasuk Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Eskalasi yang Terus Memanas

Bentrok antara aparat dan massa kian memanas sejak 29 Agustus malam. Gelombang demonstrasi yang awalnya berfokus pada isu tunjangan dewan melebar menjadi kritik terhadap praktik kekuasaan dan kondisi sosial-ekonomi rakyat.

Pada 1 September, giliran mahasiswa dari organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang memenuhi depan DPR.

Aksi ini bahkan dihadiri sejumlah tokoh publik, antara lain Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Ge Pamungkas, dan Ferry Irwandi. Demonstrasi tersebut berlangsung tertib meskipun situasi politik di sekitar Senayan tetap tegang.

Aliansi Perempuan Menjadi Gelombang Baru

Kehadiran Aliansi Perempuan Indonesia pada 3 September diprediksi akan memberi warna baru dalam rangkaian aksi yang terus berlangsung hampir dua pekan.

Dengan fokus pada isu kekerasan negara, aliansi ini menempatkan diri sebagai suara alternatif yang mewakili kelompok rentan, sekaligus mengingatkan bahwa protes bukan semata-mata soal ekonomi, tetapi juga tentang keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Aksi 3 September 2025 menunjukkan bahwa gelombang demonstrasi di Indonesia belum mereda. Aliansi Perempuan Indonesia datang dengan tuntutan jelas: hentikan kekerasan aparat, lindungi hak rakyat, dan jawab persoalan mendasar seperti kemiskinan serta pengangguran.

Dengan eskalasi yang terus berkembang, semua pihak kini menunggu bagaimana pemerintah merespons suara lantang dari jalanan ibu kota.***